DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Sektor Sosial dan Keagamaan

Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial

Syarat Biaya Jangka Waktu Produk Layanan
  1. Formulir Permohonan
  2. Fotocopy KTP  (NIK)Ketua Yayasan
  3. Fotocopy NPWP Pimpinan Yayasan dan NPWP Yayasan
  4. Fotokopi akta pendirian Yayasan /perubahan yang sudah disahkan Kemenhumham
  5. Foto Copy Struktur Organisasi/Susunan Pengurus
  6. Tanda Lunas PBB Tahun Terakhir
  7. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  8. Fotocopy IMB
  9. Daftar nama-nama penghuni Panti lengkap dengan alamat,foto anak,KTP dan KK orang tua penghuni panti;
  10. Foto Dokumentasi tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
  11. Mempunyai program yang jelas tentang kesejahteraan sosial (program untuk anak asuh,jompo,orang gila dll),;
  12. Anggaran dasar/anggaran rumah tangga yayasan
  13. Yayasan/Panti/Orsos yang akan mendaftarkan diri untuk mengurus surat izin operasional harus telah berkegiatan selama kurang lebih 2 tahun
 Rp. 0,- 5 Hari Kerja

Dokumen Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS )

Prosedur/Mekanisme Pelayanan

  1. Pemohon atau Kuasa Pemohonyang telah memiliki NIB mengambil formulir permohonan izin di loket pendaftaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemohon atau Kuasa Pemohon dapat meminta penjelasan tata cara pengisian formulir permohonan izin;
  2. Pemohon atau Kuasa Pemohon mengisi formulir permohonan Izin secara lengkap dan benar, serta ditandatangani Pemohon di atas kertas bermaterai cukup;
  3. Pemohon atau Kuasa Pemohon mengambil nomor antrian pelayanan  permohonan Izin di tempat yang telah disediakan;
  4. Petugas memanggil nomor antrian pelayanan pendaftaran permohonan izin;
  5. Pemohon atau Kuasa Pemohon menyampaikan berkas permohonan izin ke petugas front office. Petugas front officemeneliti memberikan check list berkas permohonan sesuai persyaratan. Pemohon atau Kuasa Pemohon diberikan bukti penerimaan berkas apabila berkas secara administrasi lengkap, Pemohon atau Kuasa Pemohon diminta melengkapi berkas apabila terdapat kekurangan berkas atau berkas tidak lengkap dan tidak benar.
  6. Berkas diserahkan kepada Kepala Bidang Perizinan Ekonomi Pembangunan, Petugas dimaksud menentukan rencana peninjauan ke lokasi permohonan izin. Petugas melakukan peninjauan lokasi permohonan izin untuk mencocokkan data permohonan izin dengan kondisi lokasi, memberikan informasi administrasi dan terkaitperizinan;
  7. Pemohon izin wajib menerima kehadiran Tim Peninjauan Lokasi, memberikan informasi, klarifikasi permohonan izin, dan menandatangani berita acara dan atau menerima berita acara kekurangan persyaratanizin;
  8. Kepala   Bidang   melalui Petugas back office  mengirimkan   berkas kepada OPD terkait untuk dapat diberikan rekomendasi. Setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis, proses permohonan izin dilanjutkan;
  9. Berkas dikembalikan apabila tidak valid (melalui loket pengambilan) dan apabila valid, back officeakan membuat SPT Survey Lapangan dan akan dilakukan peninjauan lapangan oleh DPMPTSP bersama Tim Tekhnis, untuk menilai/mengevaluasi memenuhi syarat tehnis atau tidak untuk dituangkan dalam BAP diketahui oleh Kabid Perizinan Ekonomi Pembangunan;
  10. Petugas back office melakukan kajian   administrasi,   teknis   dan   mengolah   data   hasil peninjauan lokasi dengan alternative setelah mendapatkan hasil rekomendasi dari Dinas Teknnis Terkait di Kabupaten Lampung Utara;
  11. Apabila hasil peninjauan lokasi data lengkap dan benar secara administrasi dan teknis disusundraft keputusan izin
  12. Apabila hasil peninjauan lokasi data tidak lengkap dan benar secara administrasi dan teknis disampaikan surat pemberitahuan   kekurangan persyaratan kepada Pemohon;
  13. Apabila hasil tinjau lokasi secara tata ruang  lokasi tidak    dapat    diizinkan maka diterbitkan surat penolakan kepada Pemohon;
  14. Berkas yang telah memenuhi semua syarat administratif dan syarat teknis akan diproses.
  15. Berkas yang telah disetujui dikirim diberitahukan kepada Pemohon bahwa berkas sudah selesai diproses melalui media yang ada (telepon, SMS, WA, E-mail atau media sosial lainnya);
  16. Proses berikutnya adalah verifikasi administrasi Keputusan izin oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara dan Penandatanganan Keputusan Izin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
  17. Hasil keputusan diserahkan ke Petugas Pendaftaran izin untuk proses   penomoran   dan   pencatatan
  18. Pengiriman    SMS    pemberitahuan     bahwa     pemrosesan permohonan   Izin telah   selesai   dilakukan dan Pemohon dapat mengambil Keputusan Izin dengan menyampaikan buktipenerimaan